KUTAI TIMUR – Amanat Peraturan Presiden (PP) Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), lantas dipertegas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 697 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis.
Membuat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kutai Timur berani menginisiasi komitmen Bupati dan Wakil Bupati, untuk mendukung Gerakan Nasional Sadar dan Tertib Arsip pada Selasa lalu. Ditemui pada Rabu (1/6/2022) Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Suriansyah menyebutkan, kunci dari berjalannya GNSTA ada pada Sumber Daya Manusia (SDM).
“Untuk itulah dukungan sarana dan prasarana terkait kegiatan kearsipan dalam menunjang sumber daya manusia, masuk dalam poin ketiga pada pakta integritas penyelenggaraan kearsipan yang ditandatangani oleh masing-masing pimpinan SKPD hingga kecamatan,” ungkapnya saat ditemui berandaindonesia.id
Dengan itulah tertib pengelolaan arsip yang dinamis dapat dikelola secara profesional, efisien, dan efektif. Sebagaimana keinginan Presiden Jokowi yang tertuang dalam Peraturan Presiden (PP) Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), mampu terejawantah pelaksanaannya.
“Kita sebelumnya telah terjun ke lapangan, maksudnya ke kecamatan-kecamatan di pedalaman pesisir Kutim untuk memberikan informasi terkait pengelolaan kearsipan yang efisien dalam era digitalisasi. Dengan demikian ada benang merah yang kuat dengan komitmen Bupati dan Wabup untuk GNSTA,” ungkapnya.
Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Kutim kemudian menambahkan, untuk kecamatan-kecamatan di pesisir Kutim saat ini timnya belum turun memberikan informasi dan pendampingan terkait perihal tersebut. Namun dengan adanya pakta integritas yang ditandatangani pula oleh camat-camat se-Kutim, tentu itu jadi pembuka jalan pihaknya untuk menerapkan digitalisasi kearsipan. (AdvKominfo – Ron)
