KUTAI TIMUR – Anggota Komisi B DPRD Kutim Faisal Rachman mempertanyakan banyaknya prosentase kehilangan air dalam proses pendistribusian air bersih ke pelanggan Perumdam PDAM.
Dari data yang dipegang politisi Partai PDI-Perjuangan tersebut tercatat sekira 20,24% atau seperlima dari total air bersih yang di produksi oleh Perumdam Tirta Tuah Benua pada tahun 2021 yang diperkirakan berkisar di angka 13 juta kubik.
Menurutnya 20,24% atau sekitar 2,793 meter kubik air yang hilang tersebut apabila dapat diminimalisir dengan optimal, maka penghasilan perusahaan plat merah tersebut juga dapat meningkat secara signifikan.
“20,24% atau sekira 2, 793 juta meter kubik air yang hilang tersebut dan diperkirakan nominalnya mencapai 24 Milyar dapat diminimalisir optimal maka, keuntungan signifikan juga dapat diraih,” ucapnya, Senin (07/11/2022).
Dirinya juga dengan tegas meminta dilaksanakannya pansus oleh Komisi B untuk mengaudit secara langsung keuangan perusahaan milik daerah tersebut pasca menyimak paparan laporan keuangan dari perusahaan daerah dalam rapat kerja yang dilksanakan di ruang jearing DPRD itu.
Alasan yang dikemukakan oleh politisi tersebut mengenai permintaan adanya pansus adalah selain untuk mengetahui langsung kinerja dan pelaporan keuangan dari Perumdam Tirta Tuah Benua, juga untuk menyelamatkan perusahan daerah tersebut dari kemungkinan kerugian yang mungkin akan terus timbul seperti halnya Perusda lainnya yang sebelumnya juga telah dibentuk.
“Saya harap diadakan pansus untuk mengetahui secara pasti sebab dari lost 20,24% dan menyebabkan kerugian sekira 24 Milyar. Saya berharap Komisi B DPRD Kutim juga mendapat data keuangan dari Perundam Tirta Tuah Benua. Jangan sampai dengan penyertaan modal, Perumdam ini masih terus merugi sama dengan perusda yang sebelumnya gulung tikar,” tegasnya.
Dikonfirmasi terpisah terkait hal tersebut, Direktur Umum Perumdam Tirta Tuah Benua Kutim, Suparjan, menyampaikan bahwa kehilangan sejumlah 20,24 % di 2021 tersebut didasari kemungkinan kebocoran dari jaringan pipa distribusi yang selain kondisinya tertanam dalam tanah juga telah berumur cukup lama.
Mengenai upaya pendeteksian kebocoran, dirinya mengaku telah berupaya optimal, namun kondisi pipa yang tertanam juga menyulitkan pelaksanan hal tersebut.
“Kondisi dan umur jaringan pipa menjadi salah satu tolak ukur adanya lost yang terjadi dalam pendistribusian. Ada alatnya untuk mendeteksi dan perbaikan dengan cepat, namun biaya pembelian alat dan perawatannya juga sangat mahal. Harga alatnya mencapai puluhan miliar, belum lagi perawatannya,” tegasnya.
Oleh karena itu, imbuh Suparjan, pihak Perumdam telah berupaya melakukan pencegahan dengan meminimalisir kebocoran dengan melakukan pengecekan dan penggantian terhadap meteran air milik pelanggan yang usianya telah mencapai lebih dari 5 tahun. Namun itupun tidak dapat dilakukan secara optimal mengingat anggaran yang dapat disediakan.
“Kami telah berupaya minimal mempertahankan persentase kebocoran di angka maksimal 20%, jika pun menggunakan alat kemungkinan dari jumlah persentase yang ada hanya diperkirakan berkurang 2% dari total kebocoran yang terjadi. Hal tersebut tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk pembelian dan perawatan alat tersebut,” tutupnya.(Adv-DPRD/Q)
