MALANG – Wakil Ketua MPR RI DR.Ahmad Basarah menegaskan
Pers berfungsi sebagai media informasi, menghibur, melakukan kontrol sosial dan pers nasional sebagai lembaga ekonomi.
Hal itu disampaikan dalam literasi media dan sosialisasi empat pilar kebangsaan bersama MPR RI kerjasama dengan PWI Malangraya, berlangsung di Pendopo Kabupaten Malang, Kamis (17/11/2022) berlangsung selama sehari, diikuti 378 kades dan 12 lurah se- Kabupaten Malang.
Disebutkan Ahmad Basarah, keberadaan Pers, sangat menentukan dalam perubahan sosial di masyarakat apalagi di era gitalisasi.
“Dengan adanya Undang – Undang Desa dimana tugas kades untuk menjaga dan mengawal pancasila.
Bung karno mengingatkan desa merupakan satu benteng pertahanan negar. Oleh karena itu kebijakan dan program Pembangunan haruslah menitik beratkan pada pemberdayaan desa,” ungkap Ahmad Basarah.
Dengan fenomena adu domba mulai muncul dengan dimedia sosial yang membenturkan Pancasila dengan agama, negara dengan negara khilafah juga TNI dan Polri.
“Saya sangat mendukung PWI Malangraya yang melakukan literasi media kepada para kades dan lurah. Karena merekalah benteng yang penting dalam membangun negeri ini dalam penguatan ideologi dan antisipasi berita hoax,” lanjut wakil ketua MPR dari Fraksi PDIP.
Ketua PWI Malangraya Cahyono menyebutkan kegiatan literasi media merupakan hasil kerjasama dengan dengan MPR dan Pemkab. Malang untuk meningkatkan pemahaman nilai- nilai kebangsaan dan jurnalistik.
“Kegiatan ini bentuk kerjasama dengan MPR dan Pemkab Malang dalam membumikan pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan jurnaliatik kepada kepala desa dan lurah,” ungkap Cahyono.
Disebutkan, selama ini banyaknya pengaduan, dimana kades sering didatangi oknum yg mengaku wartawan, dengan melakukan pemerasan. Oleh karena itu Cahyono meminta kepada kepala desa dan lurah untuk melaporkan jika menemukan oknum wartawan yang memeras dan menakut- nakuti.
Bagaimana cara menghadapi oknum yang mengarah tindak pidana dan ada yang diproses polres malang. “Kades perlunya pemahaman UU pers dan UU ITE, sehingga memahami tentang fungsi pers dan jurnalistik,” lanjut Cahyono.
Cahyono menyebutkan jumlah di Indonesia sekitar 54 ribu media, di Kabupaten Malang yang tercatat humas mencapai 235 wartawan. “Untuk membekali wartawan profesional dengan mengikuti uji kompetensi wartawan (UKW) sehingga mengerti tupoksi sebagai wartawan yang benar,” lanjutnya.
Sementara itu Wakil bupati Malang, Didik Gatot Subroto mengharapkan
PWI harus mampu memfasilitasi para kades yang menyampaikan laporan tentang adanya oknum wartawan yang memeras.
“Momen ini sangat bagus dalam memberikan pemahaman dan langkah mengantisipatif secara dini bagi para kades jika menghadapi hal serupa di masa depan secara bertahap mulai tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten,” pungkas Wakil Bupati Malang.(Buang Supeno)
