KUTAI TIMUR – Profesional dan berintegritas, 2 hal tersebut diharapkan dapat dimiliki oleh 90 Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang bakal dilantik berdasarkan pengumuman KPU Kutim terkait penetapan hasil seleksi wawancara panitia pemilihan kecamatan melalui surat pengumuman yang bernomor 1421/PP.04.1-Pu/6408/2022 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan menentukan nasib bangsa ke depan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara memiliki tanggung jawab besar dalam menyukseskan pesta demokrasi mendatang.
Kader Partai Demokrat Kutim, Habibi mengatakan, jika mengacu jumlah kecamatan di Kutai Timur (Kutim) yang berjumlah 18, maka jumlah PPK mencapai 90 orang yang tersebar di 18 Kecamatan. Dia berharap, seluruh PPK di Kutim dapat bekerja secara profesional dan memiliki integritas.
“PPK adalah salah satu bagian dari tulang punggung demokrasi, namun sekaligus memungkinkan menjadi penyebab utama permasalahan integritas Pemilu, mengingat perannya yang sangat krusial. Mulai dari pemutakhiran daftar pemilih, pendistribusian logistik, hingga rekapitulasi di tingkat kecamatan. Di semua tahapan tersebut, mereka bisa jadi celah terjadinya praktik kecurangan Pemilu,” kata Habibi.
Dia menambahkan, berdasarkan pengalaman Pemilu sebelumnya, baik Pemilu Presiden (Pilpres), Pemilu Legislatif (Pileg), maupun Pemilu Kepala Daerah (Pilkada), masih adanya anggota PPK yang tidak memahami Peraturan KPU (PKPU), petunjuk teknis pemungutan, dan penghitungan serta rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Sehingga menimbulkan kegaduhan.
“Makanya, salah satu tolok ukurnya adalah pengetahuan anggota PPK. Di mana, itu semua sudah diujikan dalam tes tertulis. Jika hasil tes tertulis di bawah peserta lainnya, namun dinyatakan lolos sebagai anggota PPK setelah tes wawancara, hanya karena faktor kedekatan atau kepentingan oknum, tentu akan mengancam demokrasi kita,” tegasnya.
Sebaiknya, lanjut Habibi, tahapan bimbingan teknis (bimtek) untuk PPK ke depannya, juga melakukan simulasi proses pembuatan berita acara pengembalian surat pemberitahuan memilih atau C6, serta pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
Sehingga nantinya pada pemungutan suara di TPS tidak ditemukannya lagi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) carut marut tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK), jenis kelamin, dan alamat. Begitu pan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan tidak ditemukanya lagi PPK yang tak melampirkan berita acara pengembalian surat pemberitahuan memilih/C6 kepada KPU kabupaten/kota.
“Begitu juga dengan pemutakhiran daftar pemilih yang akan segera dimulai, kita harap PPK bekerja dengan maksimal dalam melakukan tahapan rekapitulasi daftar pemilih. jangan sampai ditemukan lagi nantinya dalam DPT adanya RT 00 pada Pemilu 2024. Tak kalah pentingnya, PPK yang dilantik ke depanya tidak hanya bisa bekerja, tetapi juga harus mampu menegakkan etika dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu 2024,” tutup Habibi. (*)
