KUTAI TIMUR – Banyak hal yang dapat memicu defisitnya keuangan daerah. Karena hal itu dianggap dapat merugikan daerah, maka Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) DPRD meminta pemerintah Kutai Timur (Kutim) untuh menghindari pemicu-pemicu tersebut.
Hal itu diungkapkan saat membacakan tanggapan Fraksi AKB terhadap rancangan KUA dan PPAS 2023 dalam Rapat Paripurna ke 21, pada Rabu (20/7).
AKB memandang nilai belanja daerah yang berpotensi mengakibatkan terjadinya defisit anggaran agar dapat diminimalisikan, sehingga defisit anggaran dapat dihindari oleh Pemkab Kutim.
“Tetapi hal ini haru kita syukuri, mengingat terjadinya surplus dari selisih anggaran penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sehingga dapat digunakan untuk menutupi defisit itu,” kata dia.
Pihaknya juga memandang pembelanjaan harus mempunyai urutan prioritas dan untuk pembelanjaan yang masih dapat ditunda agar dapat dipertimbangkan sehingga tidak menjadi beban anggaran.
Selain itu pihaknya berharap pembahasan atas KUA PPAS 2023, dapat memperhatikan secara seksama dokumen yang disampaikan oleh pemerintah daerah dan apa yang menjadi masukan fraksi-fraksi dalam DPRD Kutim.
“Saya berharap apa yang dicita-citakan dapat tercapai,” harap ia. (Adv-DPRD/YM)
