KUTAI TIMUR – Sebanyak 6.000 lebih tenaga honorer di Kutai Timur (Kutim) sedang was-was terkait nasib masa depannya, setelah adanya surat edaran yang di keluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, tentang penghapusan honorer di lingkup pemerintahan per 28 November 2023.
Selanjutnya, hanya akan ada Pegawai Negeri SIPIL (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mengisi jabatan di lingkungan pemerintahan. Sementara untuk jenis pekerjaan tertentu, semisal, petugas kebersihan, keamanan dan sopir akan di ganti dengan tenaga alih daya (outsourcing).
Agusriansyah Ridwan, Anggota DPRD Kutim ditemui usai rapat kerja dengan Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Kutim menjelaskan, pemerintah terus berupaya agar tenaga kerja honorer yang ada di Kutim bisa terakomodir untuk menjadi P3K. Namun, kalau mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri PANRB terkait syarat minimal pendidikan penerimaan P3K adalah sarjana, sedangkan di Kutim, sebagian besar tenaga honornya merupakan lulusan SMA/sedrajat.
“Masih ada sekitar 3 000 tenaga honorer yang tamatan SMA dan itu harus dicarikan dulu analisis jabatannya untuk mereka (tamatan SMA),“ ujarnya
Keberadaan tenaga honorer, sambung Agusriansyah, masih sangat dibutuhkan apalagi di daerah, mengingat letak geografis setiap daerah di indonesia berbeda, termasuk Kutim yang memiliki wilayah yang begitu luas, sehingga memerlukan tenaga kerja yang cukup untuk membantu pemerintah dalam upaya pemerataan pembangunan.
“Selain untuk membantu pelaksanaan administrasi dan pekerjaan fungsional lainnya,” ujarnya.(Adv-DPRD/Tj)
