KUTAI TIMUR – Anggota Komisi A DPRD Kutai Timur (Kutim), Basti Sanggalani menyebut, dirinya tidak mempermasalahkan adanya bakal calon dari luar daerah yang ingin mendaftarakan diri untuk mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 77 Desa di 17 kecamatan di Kutim yang akan dilaksanakan pada Desember mendatang, Senin (11/7/2022).
“Semua boleh mendaftar dan kalau syaratnya terpenuhi kenapa tidak,“ ujarnya saat ditemui awak media usai rapat bersama mitra kerjanya di Gedung DPRD, pada jumat (8/7) lalu.
Hal itu disampaikan usai mendengar laporan masyarakat terkait adanya warga dari luar daerah yang mendaftar menjadi Calon Kepala Desa (Cakades) di salah satu desa di Kutim.
Menurutnya, semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk menjadi Calon Kepala Desa (Cakades), walaupun yang bersangkutan bukan merupakan warga yang menetap di sekitar desa tersebut, hal itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait judicial review yang diajukan oleh Apdesi terhadap pasal 33 huruf g dan Pasal 50 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
“Kita harus akomodir semua, ketika panitia tidak menerima (Cakades) ini nanti akan timbul diskriminasi,“ ucapnya.
Meski bebas domisili, sambung Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini, bukan jaminan jika kandidat Cakades tersebut serta merta langsung lolos, mengingat, masih banyak persyaratan lain yang masih menunggu untuk dipenuhi, selain juga harus melewati tahapan verifikasi yang di lakukan oleh panitia Pilkades.(Adv-DPRD/Tj).
