KUTAI TIMUR – Anggota DPRD Kutim, Faisal Rahman, meminta Pemerintah Daerah untuk lebih mengupayakan serta menggali lebih dalam memanfaatkan Sumber Pendapatan Daerah (PAD), mengingat masih banyak sumber pajak daerah yang belum diserap secara dimaksimalkan.
“Salah satunya Pajak dari Penerangan Jalan (PPJ) Non PLN yang ada di setiap PKS (pabrik sawit) yang masih kecil target realisasinya,” terangnya.
Menurutnya, sejak tahun 2017 banyak perusahaan sawit yang beroperasi di Kutim yang diketahui hingga saat ini sudah ada 37 pabrik yang sebagian besar belum melaksanakan kewajiban membayar pajak ke daerah.
“Ini kan bisa mengurangi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita, saya minta Dispenda bisa kejar dan tagih,” pintanya.
Selain itu, terjadi hal yang membuatnya lebih terkejut saat dirinya bersama anggota DPRD lainya beberapa waktu yang lalu melakukan sidak ke empat perusahaan sawit dan mengetahui hanya ada satu perusahaan yang baru melaksanakan kewajibannya.
“Pas saya tanya berapa mereka (perusahaan) menyetor PPJnya, sekitar 25 juta perbulan, ini kan besar sekali. Itu baru satu perusahaan. Kalau semua perusahaan bisa membayar PPJ itu kan sangat membantu PAD kita,” jelasnya.
Untuk itu, dirinya meminta keseriusan pemerintah dalam upaya memaksimalkan PAD yang bisa menjadi salah satu alternatif dalam membantu membiayai program pembangunan daerah Kutim yang memiliki luas setara dengan Provinsi Jawa Tengah plus Yogjakarta tersebut.(adv-DRPR/Tj)
