KUTAI TIMUR– Memaksimalkan peran teknologi salah satu catatan yang diberikan oleh Fraksi PDI Perjuangan kepada pemerintah dalam upaya untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), diantaranya seperti Internet of Things (IoT), Big Data, Cloud Computing, hingga Artificial Intelligence (AI), yang dapat digunakan sebagai penunjang untuk meningkatkan pelayanan publik dalam dunia pajak.
“Selain itu, dengan berbagai teknologi yang sudah berkembang juga, pemerintah daerah dapat memantau Pendapatan Asli Daerah dari berbagai sumber, sehingga aktivitas yang dulu dilakukan secara manual (door to door) kini bisa dilakukan secara remote dan real-time dari Command Center,” ucap Faisal Rahman saat membacakan beberapa catatan dalam Pemandangan Umum fraksi fraksi terhadap Nota Pengantar tentang (KUPA) dan (PPAS-P) tahun Anggaran 2022, dalam Rapat Paripurna ke 25, di Ruang Sidang Gedung DPRD, Jumat (5/8/2022).
Selain itu, mengenai Pendapatan Transfer Tahun 2022, Pendapatan Transfer pada Perubahan RKPD diproyeksikan juga mengalami kenaikan sebesar 52,53 persen, hal ini disebabkan karena adanya perubahan aturan undang-undang no 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Kami Fraksi PDI Perjuangan mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada Pemerintah Pusat, dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo,” terangnya.
Kemudian, terkait Skema Kebijakan Belanja Daerah pada RKPD Perubahan tahun 2022, pihaknya berharap pemerintah mengalokasikan anggaran belanja daerah, sesuai kebijakan prioritas pada tematik tahunan pembangunan RKPD daerah, yakni peningkatan infrastruktur dasar untuk mendukung daya saing ekonomi. Dalam hal ini pembangunan jalan dan jembatan hingga penanganan banjir harus menjadi prioritas kedepan.
“Dalam penyelesaian pembangunan Pelabuhan Kenyamukan yang akan diprioritaskan pada KUPA – PPAS-Perubahan Tahun Anggaran 2022, pemerintah perlu mencermati Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan perkotaan Sangatta,” tambahnya.
Tak lupa pihaknya juga mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk tetap menjaga rasionalitas berdasarkan prioritas dan kemampuan anggaran daerah, program kegiatan yang tidak berdampak terhadap kemajuan masyarakat harus mampu dipangkas agar segala kegiatan yang telah disusun dalam Tahun Anggaran 2022 dapat berjalan dengan lancar dan dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. (Adv-DPRD/Tj)
