KUTAI TIMUR – Menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, Fraksi Rakyat Kutim (FRK) menyemarakkannya dengan mengadakan lomba foto jalan dan fasilitas umum yang rusak di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur.
Kegiatan tersebut, dikatakan Koordinator FRK, Risman, selain sebagai bentuk memeriahkan peringatan kemerdekaan juga menjadi ajang kritik dari masyarakat kepada pemerintah.
“Lomba ini juga mengingatkan pemerintah bahwa mereka mempunyai kewajiban dalam mengatur tata kelola pembangunan, terutama perbaikan jalan juga fasilitas umum yang ada,” ungkap Koordinator FRK Kutim, Aco, sapaan karibnya, pada Kamis (11/8).
Perlombaan itu diadakan bukan tanpa alasan, Aco menjelaskan bahwa berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Timur tahun 2020 terdapat kurang lebih 445,75 kilometer jalan di Kutai Timur dikategorikan rusak berat.
“Juga terdapat 74,02 kilometer rusak sedang, 62,68 kilometer rusak dan 217,55 kilometer dikategorikan baik,” tuturnya.
Lanjut Aco, masalah aksesibilitas sudah sering kali disuarakan oleh masyarakat melalui kanal media sosial. Seperti yang teranyar kerusakan permukaan jalan di wilayah APT. Pranoto akibat banjir pada bulan Maret 2022 lalu. Daya rusaknya menyebabkan jalan berlubang kemudian kerap kali air menggenang ketika hujan, sehingga kondisi demikian berpotensi membahayakan pengendara motor dan mobil yang sedang melintas, begitu juga fasilitas umum yang sering luput dari pengawasan.
“Selain jalan, FRK juga harus peduli terhadap fasilitas umum yang ada, karena setiap dari kita memiliki hak yang sama buat mengakses ruang publik dengan aman serta nyaman. Maka, melalui lomba ini semoga bisa menstimulasi pemerintah untuk melakukan perbaikan dan perawatan jalan maupun fasilitas umum,” terangnya.
Terpisah, Koordinator Extinction Rebellion Kutai Timur (XR Kutim), Febri, menjelaskan perlombaan itu juga sekaligus mendenyutkan kembali ingatan warga Sangatta terutama mengenai dahsyatnya dampak bencana alam yang terjadi pada akhir bulan Maret 2022 lalu.
Kerusakan jalan, lanjutnya, adalah satu dari tidak terhitungnya dampak banjir lain yang menimbulkan banyak kerugian dan kehilangan saat itu.
“Krisis iklim merupakan pemicu terbesar musibah, yang menimpa warga dewasa ini. Momentum kemerdekaan ini seharusnya menjadi arus balik paling serius bagi pemerintah, buat menentukan langkah-langkah kongkret menanggulangi krisis iklim,” ungkap Koordinator XR Kutim.
Karena menurutnya, kenaikan suhu global tidak dapat dihindari, untuk itu pemerintah harus meningkatkan komitmen penurunan emisi Gas Rumah Kaca lebih ambisius lagi dalam Nationally Determined Contribution (NDC), juga bersikap terbuka dan membuka data situasi serta rencana terkini dalam strategi mengatasi krisis iklim kepada seluruh rakyat.(*)
