KUTAI TIMUR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutim menggelar Rapat Paripurna ke 28 dan 29 Tahun Sidang 2022 dalam rangka Penandatanganan dan Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA-PPAS APBD) 2023 dan Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2022 Kabupaten Kutim.
Rapat Paripurna dilaksanakan pada Jum’at (12/08/2022) malam, bertempat di ruang sidang utama lantai II Gedung Sekretariat DPRD Kabupaten Kutim yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Joni, didampingi dan Wakil Ketua II DPRD, H. Arfan, serta dihadiri oleh Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, Wakil Bupati, Kasmidi Bulang, 27 Dewan Perwakilan 7 Fraksi DPRD serta perwakilan OPD.
Membuka Rapat Paripurna, Ketua DPRD Kutim, Joni, menyampaikan bahwa kebijakan umum anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara merupakan bagian dari siklus pembangunan daerah yang tahapannya telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undanganan.
“Tahapan pembahasan KUA-PPAS menjadi bagian penyusunan RAPBD tahun 2023. Proses pembahasan antara Banggar DPRD dan TAPD telah selesai dan hasilnya telah disampaikan dalam laporan kerja terhadap KUA-PPAS Kutim Tahun Anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna secara internal,” ujarnya.
Joni juga menyampaikan bahwa, dalam penyusunan dan pembahasan KUA-PPAS Tahun 2023 terdapat perbedaan baik pendapat, persepsi maupun pemikiran, namun hal tersebut dapat disinkronisasikan dan disepakati secara normatif.
Menurutnya, kesepakatan tersebut dapat dicapai berkat adanya semangat untuk mencapai hasil terbaik dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami juga mengapresiasi kinerja dari Tim Banggar DPRD dan TAPD yang telah berupaya maksimal merampungkan penyusunan dan pembahasan KUA-PPAS sehingga kegiatan hari ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar,” tutupnya. (Adv-DPRD/Q)
